Strategi Mengatasi Persoalan Bantuan Sosial

Strategi mengatasi persoalan bantuan sosial Strategi mengatasi persoalan bantuan sosial

Jakarta, DJIKP - Bantuan sosial sangat membantu masyarakat miskin, rentan, dan terdampak pandemi COVID-19. Tantangannya tidak hanya pada pengelolaan data, namun juga pengawalan hingga sampai ke penerima bantuan. Untuk itu, Kementerian Sosial berkomitmen mengatasi berbagai persoalan yang timbul dengan empat strategi, mulai dari proses, penyaluran hingga diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam siaran pers di laman kemensos.go.id, Selasa (7/9/2021).

Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan empat strategi untuk mengatasi persoalan bantuan sosial, mulai dari proses, penyaluran, hingga bisa diterima oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Pertama, melakukan perbaikan sistem dengan menerjunkan langsung tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem itu berat tapi harus dilakukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik, dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujar Menteri Sosial.

Perbaikan data ini perlu melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) karena ada yang tidak melakukan pembaruan data selama selama 10 tahun. Hal ini yang mengakibatkan adanya perbedaan data Dukcapil karena tidak ada informasi pindah alamat dan domisili, meninggal, dan lain sebagainya.

Pengawasan bantuan sosial dilakukan Kemensos bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bareskrim Polri untuk mencegah terjadinya penyelewengan bantuan sosial.

Kedua, untuk mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan dan menggunakan aplikasi “Usul-Sanggah” dimana masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Ketiga, menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna, agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia.

Keempat, upaya pembedayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas.

(lnm/ip)