Perlindungan Sosial Pandemi Covid-19 di Kabupaten Klaten

Klaten, DJIKP - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga pada naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada 2020, angka kemiskinan naik menjadi 12,89 persen atau setara dengan 151.830 jiwa. Secara persentase, naik sebesar 0,61 poin atau naik sebanyak 7.687 jiwa dalam satu tahun terakhir. 

“Permasalahan pembangunan daerah, kesejahteraan sosial belum merata,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, Much. Nasir, pada webinar yang diselenggarakan Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (20/7/2021). 

Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2022 di Kabupaten Klaten. Fokus prioritasnya adalah dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial.

Bantuan sosial yang disalurkan kepada warga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten. Bantuan sosial tunai (BST) berupa uang tunai disalurkan kepada 71.519 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan dalam penyaluran tahap 5 dan 6 melalui PT Pos Indonesia. 

Program sembako atau BPNT yang terdiri dari bahan sembako disalurkan kepada 109.834 kepala keluarga pada periode penyaluran Juli-September 2021. Bantuan ini diberikan kepada KPM melalui e-warong berupa bahan sembako dari berbagai sumber karbohidrat, protein nabati, dan hewani/mineral. 

Program keluarga harapan (PKH) berupa uang tunai disalurkan kepada 59.589 KPM melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. 

Bantuan sosial beras sebanyak masing-masing 10 kilogram dengan kualitas medium disalurkan oleh Bulog kepada 134.875 KPM melalui transporter, sedangkan bantuan sosial beras sebanyak masing-masing 5 kilogram disalurkan kepada 3.000 KPM melalui komunitas. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Uang tunai Rp400.000,- diberikan kepada masing-masing 2.500 orang lansia, uang tunai sebesar Rp1.500.000,- diberikan kepada masing-masing 250 orang dengan kecacatan berat (ODKB), serta bantuan makanan diberikan untuk 817 anak terlantar di luar panti dari 11 panti. Sedangkan bantuan sosial yang tidak direncanakan meliputi bantuan jaminan hidup, penyakit katrastropik, dan kehabisan bekal, yang disiapkan sesuai hasil verifikasi dan validasi. 

“Bantuan program sosial ini merupakan salah satu bentuk pengurangan beban masyarakat kurang mampu. Apabila belum terdata dapat menghubungi tim aduan di Kabupaten Klaten,” ujar Much. Nasir.

Menanggapi informasi hoaks tentang perlindungan sosial yang beredar, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, berpesan “Sampaikan mengenai informasi kinerja pemerintah pusat dan daerah perihal program perlindungan sosial serta bantuan untuk seluruh masyarakat dengan baik dan benar, agar tidak dimanfaatkan untuk dijadikan hoaks.” 

(lnm/ip)