Anggaran Program Keluarga Harapan 2021 Ditambah Selama PPKM Darurat

Jakarta, DJIKP - Kementerian Keuangan menambah anggaran Program Keluarga Harapan 2021 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi Rp28,31 triliun. Bantuan sosial tunai ini diberikan kepada 10 juta keluarga selama periode 12 bulan. 

Anggaran ini merupakan sebagian tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp33,98 triliun, dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Berbagai program tambahan anggaran perlindungan sosial tersebut meliputi: tambahan bantuan sosial tunai, tambahan penyaluran Kartu Sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik, dan tambahan Kartu Pra Kerja. 

"PKH yang untuk 10 juta keluarga ini angkanya 28,32 triliun sudah dicairkan Januari kemudian April. Jadi triwulanan waktu itu April dan sekarang juga Juli. Jadi sudah 15,79 triliun atau 55,8%. Nanti sisanya diberikan sampai Desember,"  kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melalui konferensi pers yang disiarkan langsung melalui media sosial Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sabtu (17/7/2021). 

Jika rata-rata setiap keluarga ada empat anggota keluarga, maka ada 40 juta orang yang menerima bantuan sosial. Besarnya bantuan yang diterima tergantung dari komposisi keluarganya. 

"Jika keluarga itu ada ibu hamil, maka dia akan mendapat 3 juta per tahun atau 750 ribu per triwulan. Kalau keluarga punya balita, mereka dapat 3 juta per tahun atau 750 ribu per triwulan. Kalau dia punya anak yang SD, dia dapat 900 ribu atau 125 ribu per triwulan. Kalau anaknya SMP, dia dapat 1,5 juta untuk tambahan biaya sekolah atau keperluan sekolah dan seterusnya. Kalau anak SMA, dia dapat 2 juta. Kalau ada keluarga yang disabilitas dapat 2,4 juta, dan kalau ada anggota keluarga lansia dapat 2,4 juta," jelas Sri Mulyani. 

PPKM bukan pilihan mudah bagi pemerintah. Di satu sisi pemerintah harus menghentikan laju penularan varian delta yang eksponensial, agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bisa menyembuhkan pasien Covid-19.  Namun di sisi lain, dampak ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sehingga, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM dibutuhkan tambahan dana perlindungan sosial.

(lnm/ip)