PPKM Darurat Bukan Upaya Menggagalkan Perayaan Iduladha

Jakarta, DJIKP - Beredar sebuah video ceramah yang menyebutkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah upaya pemerintah untuk menggagalkan perayaan Hari Raya Iduladha, karena PPKM Darurat berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Bagaimana faktanya?

Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran lebih lanjut, dan hasilnya, informasi pada video tersebut adalah disinformasi. Faktanya, kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat ini dikeluarkan karena terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit hampir 100%. Seperti halnya di Jakarta dengan kasus Covid-19 tertinggi, kondisi rumah sakit sudah kolaps dan tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19 yang jumlahnya terus meningkat. 

Menjelang Hari Raya Iduladha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tujuannya sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan malam takbiran, salat Iduladha, dan pelaksanan kurban tahun 1442 H/2021 M, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. 

Malam takbiran menyambut Hari Raya Iduladha di lapangan terbuka, masjid, atau musala pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. Sedangkan salat Hari Raya Iduladha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M dapat dilakukan di luar zona merah dan oranye berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

"Peniadaan peribadatan di wilayah PPKM darurat menjadi mutlak karena pandemi covid harus diatasi bersama-sama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat," kata Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, melalui telekonferensi pers yang disiarkan langsung oleh TVRI sebagai tv pool dan live streaming media sosial Kementerian Agama, Sabtu (10/7/2021).

"Kemudian direspon aturan pemerintah dengan menerbitkan edaran untuk meniadakan peribadatan sementara di tempat ibadah yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Di luar zona merah dan oranye PPKM darurat, peribadatan bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang sudah tercantum di Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021. Malam takbiran dan salat Idulaadha di wilayah PPKM darurat ini juga kami tiadakan sehingga dilakukan di rumah masing-masing," lanjutnya.

"Selain itu, kami juga mengatur pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kami berharap penyembelihan bisa dilangsungkan dalam tiga hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban sebisanya dilakukan di rumah potong hewan kurban. Jika RPH mengalami keterbatasan, bisa dilakukan di tempat lain sesuai SE Nomor 17 Tahun 2021," kata Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di area yang luas sehingga jaga jarak bisa terpenuhi, dan hanya dihadiri panitia saja serta disaksikan oleh pihak yang berkurban. Pembagian daging kurban juga diantarkan oleh petugas sehingga tidak ada antrian, dan tentu saja kebersihan alat yang digunakan oleh petugas diperhatikan dengan baik.

 

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Agama.

(lnm/ip)